Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto : Jaka/nvl

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah presiden yang mencabut  Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang berkenaan dengan izin investasi minuman keras (miras). Menurut Saleh, pencabutan Perpres tersebut adalah langkah konkret yang diambil Presiden dalam meredam polemik yang muncul di tengah masyarakat beberapa hari belakangan ini. 

“Presiden mendengar suara-suara masyarakat. Tentu banyak juga pertimbangan dan masukan yang sudah didengar. Pada akhirnya, Presiden memilih untuk mencabut lampiran perpres tersebut," kata Anggota Komisi IX DPR RI itu melalui rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (2/2/2021).

Menurut Saleh, mencabut atau merevisi perpres yang dikeluarkan bukan kali pertama yang dilakukan Presiden. Wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa Biro Hukum Kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah masyarakat. Jika ada kepekaan, perpres seperti ini tidak perlu diajukan ke Presiden.

“Mestinya, sudah ada kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis sebelum diajukan ke presiden. Karena, bagaimana pun, sebagai sebuah payung hukum, perpres mengikat semua pihak. Karena itu, jika ada sekelompok masyarakat yang secara sosiologis merasa dirugikan, draf perpres tersebut tidak perlu dilanjutkan,” kata Saleh.

“Kalau begini, kan bisa jadi orang menganggap bahwa perpres itu dari Presiden. Padahal, kajian dan legal drafting-nya pasti bukan Presiden. Ini yang menurut saya perlu diperbaiki di pusaran tim kepresidenan,” lanjut politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu.

Saleh menyampaikan pencabutan lampiran perpres tersebut sudah sangat baik. Apalagi, presiden menyebutkan bahwa alasan pencabutan itu setelah mendengar masukan ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh daerah. "Dengan begitu, polemik bahwa pemerintah akan membuka ruang besar bagi investasi minuman keras dengan sendirinya terbantahkan,” tutup legislatpr dapil Sumatera Utara II itu. (rnm/sf)